Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BOK Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kuningan

11-09-2026 Umum Dilihat 39 kali

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengawasan Obat dan Makanan di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan keamanan pangan dan perlindungan konsumen berjalan secara merata di seluruh Indonesia. Loka POM di Kabupaten Indramayu bersama Balai Besar POM di Bandung melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut di Kabupaten Kuningan pada tanggal 10 September 2026 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, untuk melihat bagaimana program berjalan di tingkat lapangan serta mengidentifikasi kendala yang muncul.

DAK merupakan salah satu instrumen fiskal pemerintah pusat yang disalurkan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAK dikategorikan sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah menjelaskan bahwa DAK bertujuan mendukung penyediaan layanan publik dan memperkuat capaian pembangunan nasional melalui kegiatan yang bersifat spesifik. Sementara itu, PMK Nomor 25 Tahun 2024 mengatur tata cara penyaluran DAK Fisik dan Non-Fisik, termasuk mekanisme verifikasi, persyaratan dokumen, serta penilaian kinerja daerah.

Dalam konteks Badan POM, Kegiatan DAK disalurkan dalam bentuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) seuai dengan PerBPOM Nomor 2 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2026. Dana BOK POM terdiri atas pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen SPP-IRT, pengawasan sarana IRTP pasca produk beredar, pengawasan produk pangan industri rumah tangga dana pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan

Salah satu tantangan yang menonjol dalam pelaksanaan DAK di Kabupaten Kuningan adalah semakin sulitnya mencari peserta untuk kegiatan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Banyak pelaku usaha PIRT beranggapan bahwa pelatihan tersebut tidak lagi diperlukan karena proses penerbitan sertifikat PIRT kini lebih cepat dan dianggap tidak mensyaratkan PKP secara langsung. Pandangan ini menunjukkan adanya perubahan persepsi pelaku usaha, di mana legalitas dianggap sebagai tujuan akhir, bukan sebagai bagian dari proses peningkatan kompetensi. Padahal, PKP merupakan fondasi penting untuk memastikan pelaku usaha memahami prinsip keamanan pangan, higiene sanitasi, serta praktik produksi yang baik.

Pengawasan post-market juga menghadapi kendala serupa. Ketika petugas mendatangi sarana PIRT, tidak jarang ditemukan penolakan halus, alasan ketidakhadiran pemilik, atau permintaan penjadwalan ulang. Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum melihat pengawasan sebagai bagian dari perlindungan usaha mereka, melainkan sebagai beban tambahan. Kondisi tersebut menuntut pendekatan yang lebih komunikatif dan persuasif, agar pelaku usaha memahami bahwa pengawasan bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi upaya memastikan produk yang mereka hasilkan aman bagi masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pelaksanaan BOK Pengawasan Obat dan Makanan tetap memiliki dampak penting bagi masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan, produk PIRT diharapkan semakin memenuhi standar keamanan pangan, sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Bagi pelaku usaha, kegiatan ini memberikan nilai tambah berupa peningkatan kualitas produksi, kepercayaan konsumen, dan kepastian usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai keamanan pangan, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Monitoring dan evaluasi BOK Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kuningan memberikan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan lebih Optimal. Dinamika dalam kegiatan BOK menunjukkan bahwa pelaksanaan program di daerah tidak hanya bergantung pada regulasi dan anggaran, tetapi juga pada dinamika sosial dan persepsi pelaku usaha. Tantangan seperti rendahnya minat terhadap PKP, penolakan dalam pengawasan post-market, serta ritme pencairan anggaran menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi.

Namun demikian, komitmen untuk menjaga keamanan pangan tetap menjadi prioritas. Dengan pendekatan yang lebih adaptif, komunikatif, dan terarah, pelaksanaan DAK dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Sarana