Dalam rangka mendukung tertib administrasi aset negara, Loka POM di Kabupaten Indramayu bersama Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melaksanakan kegiatan koordinasi ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tanggal 8 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi dalam proses penerbitan sertifikat tanah hibah yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM.
Koordinasi yang dilaksanakan bersama pihak ATR/BPN bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen dan berkas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelengkapan administrasi menjadi aspek penting dalam proses sertifikasi tanah hibah guna memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan dan pemanfaatan aset negara.
Melalui kegiatan ini, tim dari Loka POM di Kabupaten Indramayu dan Biro Umum BPOM RI memperoleh informasi dan arahan terkait tahapan penyempurnaan dokumen yang masih diperlukan untuk mendukung proses penerbitan sertifikat tanah. Sinergi antara BPOM dan ATR/BPN diharapkan dapat mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikasi tanah hibah merupakan langkah strategis dalam pengelolaan aset pemerintah yang akuntabel dan berkelanjutan. Dengan adanya sertifikat tanah, status hukum aset menjadi lebih jelas sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal.
Loka POM di Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan proses sertifikasi tanah hibah dapat terselesaikan dengan baik. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola aset negara yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.