Loka POM di Indramayu Bersama BBPOM di Bandung Lakukan Monitoring dan Evaluasi KKPA Kabupaten Cirebon

08-09-2026 Umum Dilihat 30 kali

Pada Selasa, 8 September 2026, Gedung Nyimas Subanglarang Setda Kabupaten Cirebon menjadi tempat berlangsungnya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri KKPA sebelumnya, di mana Kabupaten Cirebon tercatat memperoleh nilai pada Level 1, kategori sangat rendah, dan berada di bawah capaian sebagian besar kabupaten/kota lain di regional Barat. Kondisi tersebut menempatkan Cirebon sebagai daerah yang memerlukan pendampingan intensif untuk memperbaiki kualitas pengisian tools dan data dukung KKPA tahun 2026.

Pendampingan dilakukan oleh BBPOM di Bandung bersama Loka POM di Kabupaten Indramayu, sebagai bagian dari upaya nasional memperkuat sistem keamanan pangan daerah sesuai amanat UU Pangan No. 18 Tahun 2012, PP No. 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan, serta target RPJMN 2025–2029 terkait peningkatan persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kehadiran kedua UPT ini menjadi penting mengingat KKPA merupakan instrumen pemetaan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan keamanan pangan secara terpadu, mulai dari penerapan NSPK, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga inovasi daerah.

Kegiatan dihadiri oleh unsur lintas sektor yang memiliki peran strategis dalam rantai pengawasan pangan, yaitu Setda Kabupaten Cirebon sebagai koordinator, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, dan Dinas PTSP. Kehadiran OPD ini mencerminkan bahwa keamanan pangan merupakan urusan wajib daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat.

Dalam sesi pendampingan, tim dari BBPOM Bandung dan Loka POM Indramayu memberikan penjelasan komprehensif mengenai ruang lingkup penilaian KKPA. Pembahasan mencakup aspek penerapan NSPK, keberadaan regulasi daerah, efektivitas tim koordinasi, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pengawasan pangan segar dan olahan, hingga pelaporan melalui sistem informasi nasional seperti SPP‑IRT, SIPSAT, dan e‑monev HSP. Penjelasan ini disampaikan dengan menyoroti sejumlah temuan nasional KKPA 2025 yang relevan dengan kondisi Cirebon, termasuk rendahnya kesesuaian data dukung, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam melakukan self‑assessment berbasis bukti.

Diskusi berlangsung dalam suasana formal namun terbuka. Setiap OPD menyampaikan kondisi aktual di lapangan, mulai dari keterbatasan anggaran, belum tersusunnya regulasi pendukung, hingga tantangan teknis dalam pengawasan pangan segar dan pangan olahan. Tim pendamping memberikan arahan yang terstruktur, menekankan bahwa peningkatan nilai KKPA bukan hanya terkait kelengkapan dokumen, tetapi menyangkut pembenahan sistem keamanan pangan daerah secara menyeluruh.

Melalui kegiatan ini, Kabupaten Cirebon memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Pendampingan ini menjadi momentum penting bagi Cirebon untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas pengawasan pangan, dan memastikan bahwa keamanan pangan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KKPA ini bukan sekadar agenda teknis, tetapi merupakan bagian dari upaya nasional untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi. Dengan dukungan BBPOM Bandung dan Loka POM Indramayu, Kabupaten Cirebon diharapkan mampu meningkatkan capaian penilaian KKPA pada tahun 2026 dan memperkuat sistem keamanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Sarana